Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kota Lubuklinggau     (0733) 321570     pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Profil Instansi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jam Kerja

Ditulis oleh PTIP on . Posted in Profil Instansi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Memberikan Pelayanan dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja sebagai berikut :

Hari

Jam Pelayanan

Istirahat

 

Senin

08:00 – 16:30

12:00 – 13:00

 

Selasa

08:00 – 16:30

12:00 – 13:00

 

Rabu

08:00 – 16:30

12:00 – 13:00

 

Kamis

08:00 – 16:30

12:00 – 13:00

 

Jumat

08:00 – 16:30

11:30 – 13:00

 

Sabtu

Tutup

Tutup

 

Minggu

Tutup

Tutup

 

Pengawasan & Kode Etik

Ditulis oleh PTIP on . Posted in Profil Instansi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Konstitusi memberikan sejumlah kewenangan lain kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya; sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung berbeda dalam beberapa hal dari wewenang/fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Meskipun sama-sama mengawasi hakim, Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sebaliknya, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Namun kewenangan kedua lembaga memiliki irisan kewenangan pada aspek KEPPH.

Rekomendasi Komisi Yudisial yang dihasilkan dari fungsi pengawasan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung. Dalam praktik, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Terkait :

  1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI & Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
  2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI